STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Fina Arpah, Harianto -, Abdul Kohar Irwanto

Abstract


Background of this study is based on the demand of financial accountability mandated by Decree No. 1 of 2004 for all Ministries / Agencies that use the funds from the state budget (APBN) especially those conducted by the Indonesian Center for Agricultural Technology Assessment and Development (ICATAD). This study aims to: 1) evaluate the implementation of SOP (Standard Operational Procedure) financial management in the ICATAD, 2) analyze the factors affecting financial accountability in the ICATAD and 3) formulate strategic recommendations to increase the financial accountability in the ICATAD. Descriptive and regression analyses were used to analyze the implementation of SOP and to examine determinant factors of accountability whereas Impact Performance Analysis (IPA) was employed to draw policy recommmendations. The analysis showed that human resources (HR) management is not yet fully complying with the SOP, the trend in problem solving refers to the experience. Variable HR and non-HR showed positive and significant impact on the financial accountability of the respective value ρ (HR) = 0.184 and ρ (Non HR) = 0.013. Meanwhile, SOP does not give partial effect to the financial accountability (ρ = 0.838). The success of accountability is established through the enhancement of capacity to solve problems and affirmation of management's commitment in the implementation and evaluation of SOP.

Keywords: accountability, human resources, standard operational procedure, commitment

 

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tuntutan akuntabilitas keuangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bagi semua Kementerian/Lembaga yang mempergunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya yang dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pengkajian Badan Litbang Pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengevaluasi penerapan SOP pengelolaan keuangan di Balai Besar Pengkajian, 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan di Balai Besar Pengkajian, dan 3) merumuskan rekomendasi strategis peningkatan akuntabilitas keuangan di Balai Besar Pengkajian. Metode untuk mengevaluasi penerapan SOP dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Kemudian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas menggunakan analisis regresi, sedangkan untuk menentukan rekomendasi menggunakan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa SDM belum sepenuhnya mematuhi SOP, kecenderungan dalam penyelesaian masalah di lapang SDM mengacu kepada pengalamannya. Variabel SDM dan Non SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai masing-masing ρ (SDM) = 0,184 dan ρ (Non SDM) = 0,013. Sedangkan SOP tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan (ρ = 0,838). Keberhasilan akuntabiltas dilakukan melalui unsur SDM berupa peningkatan kapasitas problem solving dan peneguhan komitmen manajemen dalam implementasi dan evaluasi SOP.

Kata kunci: akuntabilitas, SDM, SOP, komitmen


Full Text:

PDF

References


Arsyiati, Darwanis, Djalil, A. Muslim. 2008. Pengaruh kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan PNBP dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada Universitas Syiah Kuala. 1(1):29-49.

Asbeni, Tohardi A., Rusdiono. 2013. Implementasi sistem penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi (suatu studi tentang standar operasional prosedur) di Politeknik Negeri Sambas. 1-19. [diunduh 2016 Juni 14].

Gujarati DN. 2003. Basic Econometrics. 4th Edition. New York (USA): The McGraw-Hill Companies, Inc.

Mustika, MDS. 2013. Analisis strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Nusa Penida. 18(2):98-106.

Nursaadi, GG, 2015. Evaluasi efektivitas peran manajemen sumber daya manusia strategik di Bank XYZ. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Keuangan. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2009 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.

Tambunan, RM. 2013. Standard Operating Procedurs (SOP), edisi kedua. Maiestas Publishing. Bekasi.ID.




DOI: https://doi.org/10.29244/jurnal%20mpd.8.1.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.