@article{Mayani_Falatehan_Wahyuni_2018, title={STRATEGI PENINGKATAN KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR}, volume={10}, url={https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/view/22708}, DOI={10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22708}, abstractNote={<p align="center"><strong>A</strong><strong>BSTRACT</strong></p><p><em>The application of Government Accounting Standards in the preparation of financial statements is one indicator of opinion giving by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI). Based on the results of BPK RI 2015 examination of 109 local governments in Indonesia, the efforts made by local governments had not been fully effective, where the results of the examination indicated the problems related to policies, information technology and human resources to support accrual-based financial reporting. The Government of Kepulauan Selayar has only implemented accrual-based accounting in the last two years. This study aimed to analyze the performance of the government of Kepulauan Selayar in overcoming the problems related to the human resources of financial report makers as a consideration to setting strategy priorities to increase human resources readiness that supported the implementation of accrual-based accounting using the method of Importance Performance Analysis (IPA) and Gap Analysis. To solve human resource problems required strategies i.e. creating a mutation and promotion policy that supported the accrual-based accounting implementation, creating competency on planning documents and human resource training, making planning documents on education needs and accrual basis accounting training, and financial administration officials must be from the alumni of accounting training.</em></p><p><em>Key words: Accrual-Based Financial Reporting, Kepulauan Selayar, IPA, AHP</em><em></em></p><p align="center"><strong>A</strong><strong>BSTRAK</strong></p><p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu indikator pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terhadap 109 Pemda di Indonesia, menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif, di mana hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan terkait kebijakan, teknologi informasi dan SDM untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar baru mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam dua tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pemda Kepulauan Selayar dalam mengatasi masalah terkait SDM pembuat laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan prioritas kebijakan yang dapat menunjang implementasi akuntansi berbasis akrual menggunakan metode <em>Importance Performance Analysis </em>(IPA) dan<em> Gap Analysis</em>, dan merumuskan strategi prioritas peningkatan kesiapan SDM dalam implementasi SAP berbasis akrual menggunakan <em>Analytical </em>Hierarchy Process (AHP). Untuk meningkatkan kesiapan SDM memerlukan strategi membuat kebijakan mutasi dan promosi yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, Membuat dokumen perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM, Membuat dokumen perencanaan kebutuhan diklat penerapan akuntansi berbasis akrual, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus dari alumni diklat akuntansi.</p><div><p>Kata Kunci<em>: </em>Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Kepulauan Selayar, IPA, AHP.</p></div&gt;}, number={1}, journal={Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah}, author={Mayani, Nur and FalatehanA. Faroby and WahyuniEkawati Sri}, year={2018}, month={Jun.} }