Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Tatu Rizkia; Dedi Budiman  Hakim; A Faroby Falatehan

doi:10.29244/jurnal_mpd.v11i2.52707

Tatu Rizkia Bogor Agricultural University (IPB)
Dedi Budiman Hakim Depatemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor
A Faroby Falatehan Depatemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor

DOI: https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v11i2.52707

Keywords: AHP, Belanja Langsung, Penyerapan Anggaran, Strategi

Abstract

Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsung. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75,01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Tahap awal dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Strategi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten adalah pembuatan regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).

Downloads

Download data is not yet available.

References

[BPKAD] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. 2018. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2018. Bogor. (ID): BPKAD.
[DPUPR] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 2019. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014-2019. Bogor (ID): DPUPR.
Fahlevi H, Ananta MR. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. 1(2):37-44.
Mardiasmo. 2002. Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID): ANDI.
Suhartono. 2011. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efektif dan Efisien dan Akuntabel). [Tesis]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.