Abstract
Kebijakan desentralisasi atau yang umum dikenal dengan istilah otonomi daerah mengamanatkan kepada pusat untuk menyerahkan berbagai kewenangan pemerintahan kepada
daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah ini dimaksudkan agar tata pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Namun, peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tidak selamanya berjalan lurus mulus. Ketegangan hubungan pusat dan daerah terjadi akibat keengganan penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat
menyerahkan kewenangan kepada daerah dan egoisme kedaerahan yang berlebihan ditandai dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik antara pusat dan daerah serta antara kelompok masyarakat menyangkut hak mereka untuk mendapatkan manfaat, akses dan tanggung jawab atas sumber daya alam termasuk hutan
daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah ini dimaksudkan agar tata pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Namun, peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tidak selamanya berjalan lurus mulus. Ketegangan hubungan pusat dan daerah terjadi akibat keengganan penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat
menyerahkan kewenangan kepada daerah dan egoisme kedaerahan yang berlebihan ditandai dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik antara pusat dan daerah serta antara kelompok masyarakat menyangkut hak mereka untuk mendapatkan manfaat, akses dan tanggung jawab atas sumber daya alam termasuk hutan
Authors
NurrochmatD. R., KrottM., & BirnerR. (1). Decentralization Policy and The Struggle for Authority Over Forest Resources in Tebo Regency, Jambi. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 12(2). Retrieved from https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/2855
Jurnal Manajemen Hutan Tropika is an open access journal which means that all contents is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the Budapest Open Access Initiative (BOAI) definition of open access.