Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Penguatan Ekosistem Jagung: Isu, Tantangan, dan Kebijakan

Redy Prasetyo, Maya Kartika Sari, yuyun kurnia lestari — Fri, 08 Mar 2024 00:00:00 +0700

Produksi jagung global mengalami kenaikan, namun produksi jagung nasional menurun disebabkan oleh luas panen yang menurun seiring dampak perubahan iklim. Luas panen dan produksi jagung menurun di sentra-sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Penurunan produksi mempengaruhi harga Jagung domestik 2023 yang trennya naik hingga mencapai Rp 5.580/kg pada November 2023..

Jagung sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dan pangan. Kebutuhan pakan untuk ternak unggas dan sapi, sedangkan jagung sebagai pangan untuk kebutuhan pangan rumah tangga dan bahan baku industri makanan. Jagung dimanfaatkan untuk pakan ternak sebesar 75%, industri non pakan dan pangan 23% dan sisanya untuk konsumsi langsung rumah tangga dan benih.

Tren impor jagung relatif terkendali dengan adanya kebijakan stop impor jagung untuk pakan mulai tahun 2016. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi lonjakan impor jagung dengan rata-rata di atas 3 juta ton per tahun pada periode tahun 2013-2015, Importasi jagung tahun 2016-2023 merupakan impor jagung untuk kebutuhan industri (food grade) yang rata-ratanya di bawah 1,5 juta ton per tahun. Masih adanya impor jagung untuk industri pangan dikarenakan kualitas jagung di Indonesia belum memiliki tingkat standar yang dibutuhkan untuk jagung pangan, seperti tingkat kandungan aflatoksin di bawah 20 pbb, kadar air, germination rate dll.

Beberapa isu dan tantangan jagung nasional, yaitu penurunan konsumsi jagung pangan, meningkatnya kebutuhan jagung pakan, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, ketersediaan air, serta kelembagaan penyuluh dan pembiayaan.

Pada prinsipnya, kebijakan pengembangan jagung dilakukan untuk memperkuat aspek hulu dan hilir jagung. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, seperti peningkatan produksi dan produktivitas, penetapan harga acuan, penetapan Cadangan Jagung Pemerintah, bantuan pasca panen, dan food estate.

Strategi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Petis Ikan di Desa Kliensari Panarukan-Situbondo

Thu, 18 Apr 2024 12:32:59 +0700

Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan petis ikan dari desa Kliensari-Panarukan diawali dengan melakukan pendataan dan penyuluhan terkait program ”Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)” kepada para pelaku usaha skala rumah tangga. CPPB merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia. Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan untuk penerapan CPPB-IRT di unit pelaku usaha. Melalui penerapan CPPB, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Keberhasilan penerapan CPPB-IRT akan menjadi hal yang memudahkan untuk pemenuhan persyaratan penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga). SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota cq. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota terhadap pangan IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT. Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan. Dengan demikian SPP-IRT merupakan bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Dengan menghasilkan pangan bermutu, aman dikonsumsi, niscaya kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan industri pangan bersangkutan akan berkembang pesat.

Arahan Penggunaan Lahan untuk Perkebunan Tebu Rakyat Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur

Salis Deris Artikanur, Widiatmaka, Yudi Setiawan, Marimin — Thu, 18 Apr 2024 14:04:47 +0700

Zona pengembangan perkebunan di Provinsi Jawa Timur perlu lebih didetailkan untuk setiap komoditas dengan memperhatikan kesesuaian dan ketersediaan lahan serta aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, zona pengembangan untuk perkebunan tebu rakyat di Jawa Timur dapat mengacu pada arahan penggunaan lahan untuk perkebunan tebu rakyat berkelanjutan yang terdiri dari aspek spasial yaitu Rencana Penggunaan Lahan (RPL) dan strategi kebijakan prioritas. Rencana penggunaan lahan terdiri dari RPL1 (11 kabupaten), RPL2 (13 kabupaten/kota), dan RPL3 (11 kabupaten/kota) dengan luasan sebesar 223.199,24 ha (4,65%). Rencana penggunaan lahan ini telah memperhatikan kesesuaian dan ketersediaan lahan dan beberapa aspek keberlanjutan antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Lahan yang termasuk ke dalam RPL kurang dari 5% sehingga penggunaan lahan untuk perkebunan tebu rakyat di Jawa Timur dapat lebih difokuskan pada upaya intensifikasi dan konservasi supaya lahan perkebunan tebu tidak dikonversi menjadi penggunaan lahan yang lain. Penguatan kelembagaan dan kemudahan akses modal menjadi prioritas utama dalam strategi kebijakan untuk perkebunan tebu rakyat berkelanjutan di Jawa Timur karena kelembagaan yang kuat dapat menjadi jembatan bagi petani tebu rakyat untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah maupun swasta seperti bantuan modal, subsidi pupuk, subsidi bibit, penyuluhan, hingga insentif harga.

Optimasi Program Urban Farming untuk Mengatasi Kerawanan Pangan di Daerah Perkotaan

Aulia Adetya — Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0700

Kerawanan pangan sangat mungkin dialami oleh seluruh lapisan masyarakat perkotaan lantaran melemahnya ketersediaan pangan lokal dan ketergantungan akan pasokan pangan dari luar wilayahnya yang sangat tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan di daerah perkotaan yakni dengan menciptakan kemandirian pangan di daerah perkotaan. Urban farming merupakan bentuk kegiatan budidaya pertanian dalam pengertian yang luas yang memadukan pertanian, perikanan dan atau peternakan (integrated farming) atau kegiatan pertanian dalam arti sempit (agriculture farming). Program urban farming telah banyak diterapkan di berbagai kota besar di Indonesia. Tentunya masing-masing kota mempunyai tujuan masing-masing dalam mengembangkan program urban farming. Urban farming memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah perkotaan. Pastinya diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan urban farming melalui pemanfaatan lahan terbatas, pelatihan warga dan dampak dari adanya pelatihan tersebut bagi warga kota yang berpartisipasi dalam kegiatan pertanian. Guna mewujudkan optimasi urban farming di daerah perkotaan untuk mengatasi kerawanan pangan tentunya diperlukan dukungan dan peran dari berbagai pihak baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

Pengarusutamaan Pembangunan Perdesaan dalam Kebijakan Nasional

Setyardi Mulya, Ernan Rustiadi — Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0700

Indonesia merupakan negara agraris dengan ekosistem perdesaan yang masih relatif terjaga. Disisi lain, tekanan urbanisasi terhadap wilayah perdesaan semakin menguat. Di era desentralisasi kebijakan lokal dianggap sudah tidak lagi cukup sebagai instrumen pengelolaan kawasan perdesaan di sebagian negara. Oleh karena itu, seharusnya perspektif pengarusutamaan pembangunan perdesaan tersurat lebih kongkret dalam muatan kebijakan nasional. Konseptual kawasan perdesaan yang menjadi bagian kebijakan pemerintah Indonesia saat ini cenderung bias, karena operasionalisasi pengaturan di desa menggunakan batas administrasi. Rekomendasi kebijakan nasional yang pro-perdesaan dalam berbagai perspektif ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan tata kelola pemerintahan telah diusulkan

Edukasi Pubertas dan Penguatan Peran Orang Tua sebagai Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Anak

Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0700

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan, undang-undang, atau kebijakan terkait pernikahan anak dan dispensasi nikah anak. Sistem informasi perlu dioptimalkan agar data perkawinan anak merata hingga ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat tercatat dan terhindar dari perkawinan anak di bawah tangan. Orang tua memiliki peranan penting untuk melindungi anak dari pernikahan dini dengan memberikan pengasuhan yang positif, kelekatan aman, dan memberikan edukasi terkait pubertas pada anak. Pemahaman keluarga terkait dampak dari perkawinan anak, penguatan fungsi keluarga, perlindungan pada anak, serta ekonomi keluarga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan. Orang tua dapat mencegah pernikahan anak dengan memberikan sarana dan prasarana untuk anak agar dapat mengisi waktu luangnya dengan berbagai aktivitas positif dan produktif. Edukasi pada anak juga dibutuhkan terkait pendidikan seksual dan penguatan kapasitas untuk menolak secara tegas pernikahan dini. Kerjasama antara keluarga, masyarakat, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintahan dibutuhkan untuk menekan angka pernikahan pada anak.

E-Wirus: Strategi Peningkatan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas Kota Bogor

Khopipah Assonda Assonda, Nur Islamiah, Tin Herawati, Nia Ramdaniah — Mon, 22 Apr 2024 13:26:40 +0700

Keluarga penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap kemiskinan di Indonesia karena menghadapi berbagai hambatan, dintaranya: hambatan sosial, ekonomi, termasuk akses terhadap pekerjaan dan informasi. Keterbatasan keterampilan bantu diri pada anak penyandang disabilitas dapat menghambat kemampuan orang tua untuk bekerja. Selain itu, anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada anak lain pada umumnya, misalnya kebutuhan pengobatan, terapi, alat bantu, dan kebutuhan khusus lainnya. Hasil analisis situasi yang dilakukan di YPD Kota Bogor menunjukkan bahwa mayoritas keluarga dengan anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan ekonomi. Tekanan ekonomi subjektif yang dirasakan oleh keluarga dengan anak penyandang disabilitas mengganggu pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut belum tercapai. Jika tidak ditangani, dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan, guna meningkatkan perekonomian keluarga dengan anak penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan wirausaha. Program E-Wirus (Wirausaha Digital) diusulkan untuk memperkuat ekonomi keluarga penyandang disabilitas melalui wirausaha digital, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dengan tetap memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas.

Sustainable Capture Fisheries Management Strategy in Dumai City, Riau Province

Mon, 22 Apr 2024 13:59:35 +0700

Dumai City is located in Riau Province which is an important economic and trade center for the community. However, due to the large number of industrial areas that exist around coastal areas, this has had an impact on the capture fisheries sector. This results in serious challenges in resource utilization and economic development. One of the challenges that needs to be solved is pollution around the coast which threatens the sustainability of capture fisheries resources on the coast of Dumai City. Therefore, the issue of coastal pollution and its impact on reducing fishermen's catches is a challenge in the economic management of sustainable capture fisheries in Dumai City.

Urgensi Korporasi Nelayan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan

Akhmad Solihin — Mon, 22 Apr 2024 14:28:29 +0700

Nelayan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan ikan, namun dihadapkan pada permasalahan klasik kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan pemberdayaan dilakukan dalam mensejahterakan masyarakat nelayan. Salah satu pendekatan terkini adalah korporasi nelayan yang menjadi amanat RPJMN 2020-2024. Korporasi nelayan dihadapkan pada ketiadaan definisi dan konsep, sehingga Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membangun konsepsi korporasi nelayan yang dibangun dari kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi yang ada. Terkait dengan kelembagaan korporasi nelayan tersebut, maka: diperlukan pengembangan unit usaha mandiri, melalui pengelolaan perahu dan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan; serta penyertaan modal ke dalam kelompok usaha lainnya.

Strategi Pengurangan Food Waste Rumah Tangga

Mon, 22 Apr 2024 15:23:42 +0700

Food waste (FW) dalam 20 tahun terakhir semakin meningkat, Rumah tangga adalah kontributor terbesar FW. Tahun 2022 FW Kabupaten Bogor 77 kg/kap/tahun. Nasi, sayur, dan buah kontributor terbesar total FW. Kebijakan penurunan FW rumah tangga di Kabupaten Bogor perlu disusun dan dilaksanakan. Regulasi yang disusun dengan baik dapat mendukung keberhasilan kampanye kesadaran dan perubahan perilaku. Kedua upaya tersebut merupakan strategi yang potensial untuk pencegahan dan penurunan FW rumah tangga di Indonesia termasuk di Kabupaten Bogor.

Strategi Penanggulangan Masalah Gizi ganda (Double Duty Action)

Ikeu Tanziha, Rian Diana — Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0700

Terdapat 10 prioritas aksi untuk menangani MGG di Indonesia yang dikategorikan menjadi 4 bidang yaitu Pelayanan Kesehatan (Pelayanan gizi dan kesehatan untuk ibu hamil dan anak, ASI Eksklusif, Pemberian Makan Bayi dan Anak, Program Monitoring Pertumbuhan Anak, Mencegah Efek Samping dari Pangan Densitas Energi Tinggi dan Fortifikasi Zat Gizi Mikro, serta Suplemen Siap Dikonsumsi), Jaminan Pengaman Sosial, Peningkatan Gizi Anak Sekolah, dan bidang Pertanian, Sistem Pangan, dan Lingkungan Pangan (Program Sensitif Gizi, Mendesain Kebijakan Sistem Pangan dan Pertanian yang Mendukung Gizi Seimbang, Implementasi Kebijakan yang Meningkatkan Lingkungan Pangan).

MODEL DAN STRATEGI OPTIMALISASI BISNIS PELABUHAN NON KOMERSIAL DI INDONESIA

andi hardianto — Tue, 30 Apr 2024 15:44:57 +0700

Pelabuhan non komersial yang dikelola oleh Pemerintah dibangun dengan tujuan untuk melayani daerah terdepan, terluar, terdalam dan perbatasan yang belum terjangkau moda transportasi lainnya. Fungsi Pelabuhan non komersial saat ini hanya digunakan untuk bongkar muat barang kebutuhan masyarakat sekitar dan digunakan sebagai fasilitas sandar kapal perintis yang melayani pergerakan penumpang, khususnya pada daerah yang jaringan transportasi darat dan udaranya belum memadai. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi pelabuhan non komersial, memetakan tingkat utilisasi pelabuhan non komersial berdasarkan tipologi, merancang model optimalisasi bisnis pelabuhan non komersial, dan merumuskanstrategi bisnis pelabuhan non komersial

Peningkatan Manfaat sebagai Strategi Keberlanjutan Keberadaan Kacang Bogor di Pasar Komersial

Dewi Sarastani — Tue, 30 Apr 2024 16:11:18 +0700

Keberadaan kacang Bogor di pasar komersial perlu diwujudkan bukan hanya dalam bentuk polong segar, tetapi juga dalam wujud biji kering ataupun tepung biji. Dengan Kemudahan tumbuh di iklim panas dan kering seperti Indonesia, kapasitas produksinya yang tinggi, serta nilai nutritif bijinya membuat tanaman kacang Bogor merupakan tanaman biji-bijian yang sangat potensial untuk diperhitungkan menjadi sumber pangan yang mendukung terhadap ketahanan pangan Nasional dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Oleh karena itu dukungan pemerintah di berbagai lini sangat diperlukan, seperti: ketersediaan bibit unggul kacang Bogor, penyuluhan terhadap petani kacang Bogor, sistem distribusi hasil panen, pengolahan polong segar menjadi biji kering dan tepung, serta sistem pemasarannya. Berikutnya diperlukan dukungan terhadap penelitian dasar maupun penelitian terapan untuk peningkatan manfaat lebih lanjut dari kacang Bogor.

Optimalisasi Pelaksanaan Intervensi Spesifik Dalam Rangka Akselerasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kota Bogor

Ruth Helena Girsang, Yayuk Farida Baliwati — Thu, 02 May 2024 14:27:59 +0700

Kota Bogor telah berhasil dalam percepatan penurunan prevalensi stunting (capaian di bawah target 10%) melalui program konvergensi Taleus Bogor. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan terlihat pada realisasi capaian indikator pelayanan gizi dalam tiga tahun terakhir (tahun 2020 – 2022). Terdapat capaian indikator yang perlu ditingkatkan (realisasi capaian <95%), yaitu ibu hamil risiko KEK, persentase balita wasting, bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif, cakupan D/S, dan bayi dengan BBLR. Diperlukan strategi akselerasi pencegahan stunting berupa penguatan surveilans gizi, intensifikasi konvergensi program/kegiatan terkait intervensi sensitif oleh TPPS, peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pelaksana gizi (TPG), penguatan peran dan keterampilan kader.

Perbaikan Tata Kelola Perberasan Nasional

Alfian Helmi, Azis Boing Sitanggang, Willy Bayuardi Suwarno — Tue, 07 May 2024 13:10:09 +0700

Sebagai salah satu pangan pokok rakyat Indonesia, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini tentunya memberikan dampak yang signifikan dan respon yang beragam. Secara lebih sederhana, penyebab kenaikan harga beras di hampir seluruh wilayah negeri dapat dilihat dari neraca supply dan demand-nya.